KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI MEDIA PENYIARAN
Abstract
Broadcasting is basically an activity of disseminating information to the public done by broadcasting institutions (broadcasting media corporation) in the form of news report as an attempt to cultivate a democratic, fair and prosperous public personality. The news reports done by the broadcasting media corporations not only brings positive impact but also negative impact because if it is not well managed, it can be a criminogenic factor that threatens social order and even the stability of the state security. To overcome and anticipate the problem, broadcasting must be rationally handled and one of the rational attempts is through criminal policy approach.
ÂÂ
Keywords: Criminal Policy,Criminal Act, Broadcasting Media Corporation, Broadcasting, Pers.
References
Muladi, Dwidja Priyatno, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana Prenada Media.
Rahardjo, Satjipto, 2009, Hukum dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Sadono, Bambang, 1993, Penyelesaian Delik Pers Secara Politis, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Sudarto, 2007, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
Mirza Nasution, “Penegakan Hukum Pedoman Perilaku dan Standard Program Siaran (P3-SPS) Sesuai Dengan Amanah UU.No.32 tahun 2002 Tentang Penyiaranâ€Â, makalah disampaikan pada dialog publik yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara bersama Universitas Sumatera Utara di FH-USU, Medan, 5 Juni 2012.
Muzakki, “Pers Sebagai Pilar Demokrasiâ€Â, makalah disampaikan pada Pertemuan VI Sekolah Demokrasi, di Kota Batu, 23 Mei 2009 atas kerjasama PlaCIDs Averroes dengan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) Jakarta.
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
